Berita
Berita
Tanggal
 

30-September-2017 Panglima TNI Dan Presiden Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Ribuan Warga Banjarbaru Nonton Bareng Film G30A/PKI
29-September-2017 Mendikbud Larang Anak-anak Nonton Film G30S/PKI
29-September-2017 Pengacara Novanto: Hakim Terima Praperadilan Sesuai Fakta
29-September-2017 Disorda Butuh Ribuan Relawan Asian Games 2018
29-September-2017 Bekasi Raih Predikat Kota 'Terseksi' 2017
29-September-2017 Jabar Terus Upayakan Jadi Smart Province
29-September-2017 Disdikpora Karawang Persilakan Sekolah Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Taufik: Aksi 299 Dapat Bangun Citra Positif
29-September-2017 PSSI Mengagendakan Pertandingan Lawan Peringkat Lima Besar FIFA
Halaman : Selanjutnya >
14-September-2017
Menkeu Kecewa Pegawainya Masih Ada yang Korupsi
Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kekecewaannya dengan adanya pegawai di kementerian yang dipimpinnya yang diduga masih melakukan korupsi.

'Saya benar-benar kecewa dengan adanya perilaku yang sifatnya ketamakan di tengah-tengah upaya reformasi yang kita lakukan,' kata Menkeu di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Meskipun demikian, Ia menyebutkan terkait masalah integritas, suap dan korupsi, Kemenkeu memiliki komitmen kuat memerangi hal itu.

Ia menyebutkan terhadap anak buahnya di Ditjen Pajak yang terkena OTT saat ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut.

'Yang bersangkutan sudah dinonjobkan dan sanksi kepegawaian sedang diproses,' ujar Menkeu, menegaskan.

Ia menyebutkan pihaknya terus berupaya melakukan pembersihan terhadap pegawai-pegawai yang tidak memiliki komitmen bekerja secara bersih.

'Saya punya 32.000 karyawan, kita bersihkan berdasarkan sistem di dalam, tapi bukan berarti kita gak buat laporan yang baik,' ucapnya.

Sementara itu mengenai adanya daerah yang laporan keuangannya sudah memperoleh opini WTP tapi masih ada yang terkena OTT, Menkeu mengatakan WTP merupakan nilai laporan keuangan sesuai peratuaran perundang-undangan dan tingkat kewajaran dan kepatuhan.

'Jadi bagaimana menghitung persediaan, biaya, belanja, itu dilakukan sesuai dengan standar akuntansi, termasuk yang saya sebutkan akrual. Namun dalam setiap laporan ada `mark up`, atau `mark up` itu dipakai untuk sogok, atau suap, itu dia tidak terlihat kecuali kalau dilihat tingkat kewajaran kalau ada audit untuk tujuan tertentu atau audit khusus,' tuturnya.

Karena itu, WTP tidak berarti bebas korupsi. 'Oleh karena itu dalam revolusi rencana penganggaran harus bisa fokus ke substansinya, proses simpel, dan pelaporan juga tidak kompleks sehingga bisa melihat esensinya,' kata Menkeu, menjelaskan.(rr)