Berita
Berita
Tanggal
 

26-September-2017 BTN Perkuat Distribusi Telemarketing
26-September-2017 Akhir 2017, Bulog Ramal Laba Tumbuh 20%
26-September-2017 BNN Amankan Sabu-Sabu Dalam Jerigen dari Malaysia
26-September-2017 KPK Akan Periksa Ketua PN Bengkulu
26-September-2017 PTPP Injeksi Modal Perkuat Usaha Energi Rp745 Miliar
26-September-2017 Menhub Siap Sederhanakan Peraturan yang Menyusahkan Investor
26-September-2017 PTPN III Prediksi Cetak Laba Akhir Tahun Ini
26-September-2017 Rupiah Selasa Pagi Melemah Tipis Rp13.326
26-September-2017 Presiden: Jangan Sebar Radikalisme di Kampus-kampus
26-September-2017 Presiden Hadiri Penutupan Pertemuan Perguruan Tinggi se-Indonesia
Halaman : Selanjutnya >
14-September-2017
Menkeu Kecewa Pegawainya Masih Ada yang Korupsi
Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kekecewaannya dengan adanya pegawai di kementerian yang dipimpinnya yang diduga masih melakukan korupsi.

'Saya benar-benar kecewa dengan adanya perilaku yang sifatnya ketamakan di tengah-tengah upaya reformasi yang kita lakukan,' kata Menkeu di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Meskipun demikian, Ia menyebutkan terkait masalah integritas, suap dan korupsi, Kemenkeu memiliki komitmen kuat memerangi hal itu.

Ia menyebutkan terhadap anak buahnya di Ditjen Pajak yang terkena OTT saat ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut.

'Yang bersangkutan sudah dinonjobkan dan sanksi kepegawaian sedang diproses,' ujar Menkeu, menegaskan.

Ia menyebutkan pihaknya terus berupaya melakukan pembersihan terhadap pegawai-pegawai yang tidak memiliki komitmen bekerja secara bersih.

'Saya punya 32.000 karyawan, kita bersihkan berdasarkan sistem di dalam, tapi bukan berarti kita gak buat laporan yang baik,' ucapnya.

Sementara itu mengenai adanya daerah yang laporan keuangannya sudah memperoleh opini WTP tapi masih ada yang terkena OTT, Menkeu mengatakan WTP merupakan nilai laporan keuangan sesuai peratuaran perundang-undangan dan tingkat kewajaran dan kepatuhan.

'Jadi bagaimana menghitung persediaan, biaya, belanja, itu dilakukan sesuai dengan standar akuntansi, termasuk yang saya sebutkan akrual. Namun dalam setiap laporan ada `mark up`, atau `mark up` itu dipakai untuk sogok, atau suap, itu dia tidak terlihat kecuali kalau dilihat tingkat kewajaran kalau ada audit untuk tujuan tertentu atau audit khusus,' tuturnya.

Karena itu, WTP tidak berarti bebas korupsi. 'Oleh karena itu dalam revolusi rencana penganggaran harus bisa fokus ke substansinya, proses simpel, dan pelaporan juga tidak kompleks sehingga bisa melihat esensinya,' kata Menkeu, menjelaskan.(rr)