Berita
Berita
Tanggal
 

26-September-2017 BTN Perkuat Distribusi Telemarketing
26-September-2017 Akhir 2017, Bulog Ramal Laba Tumbuh 20%
26-September-2017 BNN Amankan Sabu-Sabu Dalam Jerigen dari Malaysia
26-September-2017 KPK Akan Periksa Ketua PN Bengkulu
26-September-2017 PTPP Injeksi Modal Perkuat Usaha Energi Rp745 Miliar
26-September-2017 Menhub Siap Sederhanakan Peraturan yang Menyusahkan Investor
26-September-2017 PTPN III Prediksi Cetak Laba Akhir Tahun Ini
26-September-2017 Rupiah Selasa Pagi Melemah Tipis Rp13.326
26-September-2017 Presiden: Jangan Sebar Radikalisme di Kampus-kampus
26-September-2017 Presiden Hadiri Penutupan Pertemuan Perguruan Tinggi se-Indonesia
Halaman : Selanjutnya >
14-September-2017
Presiden Beri Penghargaan Entitas Pertahankan Opini WTP
Jakarta (Antara) - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada lima entitas yang berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama minimal lima kali berturut-turut.

'Kami apresiasi pemerintah daerah yang terus berikhtiar memperbaiki kualitas laporan keuangan sesuai Undang-undang yang berlaku,' kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Lima entitas yang menerima penghargaan itu adalah Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penghargaan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani kepada pimpinan masing-masing entitas.

'Dengan pencapaian Opini WTP diharapkan menjadi momentum terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung program kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,' kata Menkeu.

Menkeu menyebutkan untuk pemerintah pusat, LKPP Tahun 2016 merupakan opini terbaik yang diraih pemerintah yaitu WTP.

Selain capaian opini WTP atas LKPP 2016, menurut Menkeu, juga terdapat peningkatan jumlah entitas yang mencapai opini WTP.

Pada 2016, jumlah kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 73 kementerian/lembaga dibanding pada 2015 yang hanya 56 kementerian/lembaga.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang memperoleh opini WTP juga lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara jumlah pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP pada tahun 2016 meningkat menjadi 375 pemerintah daerah dibanding tahun 2015 sebanyak 312 pemerintah daerah.(rr)