Berita
Berita
Tanggal
 

30-September-2017 Panglima TNI Dan Presiden Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Ribuan Warga Banjarbaru Nonton Bareng Film G30A/PKI
29-September-2017 Mendikbud Larang Anak-anak Nonton Film G30S/PKI
29-September-2017 Pengacara Novanto: Hakim Terima Praperadilan Sesuai Fakta
29-September-2017 Disorda Butuh Ribuan Relawan Asian Games 2018
29-September-2017 Bekasi Raih Predikat Kota 'Terseksi' 2017
29-September-2017 Jabar Terus Upayakan Jadi Smart Province
29-September-2017 Disdikpora Karawang Persilakan Sekolah Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Taufik: Aksi 299 Dapat Bangun Citra Positif
29-September-2017 PSSI Mengagendakan Pertandingan Lawan Peringkat Lima Besar FIFA
Halaman : Selanjutnya >
14-September-2017
Presiden Beri Penghargaan Entitas Pertahankan Opini WTP
Jakarta (Antara) - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada lima entitas yang berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama minimal lima kali berturut-turut.

'Kami apresiasi pemerintah daerah yang terus berikhtiar memperbaiki kualitas laporan keuangan sesuai Undang-undang yang berlaku,' kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Lima entitas yang menerima penghargaan itu adalah Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penghargaan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menkeu Sri Mulyani kepada pimpinan masing-masing entitas.

'Dengan pencapaian Opini WTP diharapkan menjadi momentum terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara untuk mendukung program kesejahteraan rakyat yang berkeadilan,' kata Menkeu.

Menkeu menyebutkan untuk pemerintah pusat, LKPP Tahun 2016 merupakan opini terbaik yang diraih pemerintah yaitu WTP.

Selain capaian opini WTP atas LKPP 2016, menurut Menkeu, juga terdapat peningkatan jumlah entitas yang mencapai opini WTP.

Pada 2016, jumlah kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 73 kementerian/lembaga dibanding pada 2015 yang hanya 56 kementerian/lembaga.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang memperoleh opini WTP juga lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara jumlah pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP pada tahun 2016 meningkat menjadi 375 pemerintah daerah dibanding tahun 2015 sebanyak 312 pemerintah daerah.(rr)