Berita
Berita
Tanggal
 

30-September-2017 Panglima TNI Dan Presiden Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Ribuan Warga Banjarbaru Nonton Bareng Film G30A/PKI
29-September-2017 Mendikbud Larang Anak-anak Nonton Film G30S/PKI
29-September-2017 Pengacara Novanto: Hakim Terima Praperadilan Sesuai Fakta
29-September-2017 Disorda Butuh Ribuan Relawan Asian Games 2018
29-September-2017 Bekasi Raih Predikat Kota 'Terseksi' 2017
29-September-2017 Jabar Terus Upayakan Jadi Smart Province
29-September-2017 Disdikpora Karawang Persilakan Sekolah Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Taufik: Aksi 299 Dapat Bangun Citra Positif
29-September-2017 PSSI Mengagendakan Pertandingan Lawan Peringkat Lima Besar FIFA
Halaman : Selanjutnya >
14-September-2017
Menteri ESDM Setujui Tarif Dasar Listrik Arus-Laut
Kupang (Antara) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyetujui tarif dasar listrik arus laut yang ditetapkan perusahaan Belanda Tidal Bridge BV yakni 7,2 sen (dolas AS) per kwh kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

'Jadi pada Selasa (12/9) saya dengan perwakilan dari Tidal Bridge BV yang diwakili Juru Bicara tim konsorsium Belanda Latif Gau, bertemu dengan Menteri ESDM dan membahas soal tarif dasar listrik khusus arus laut, dan pak Menteri secara lisan setuju,' katanya kepada Antara di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan hal ini terkait dengan rencana dari pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah di Kabupaten Flores Timur yang menghubungkan pulau Flores dengan Adonara yang melewati arus laut gonzalu yang mempunyai potensi pengembangan arus listrik.

Gubernur dua periode itu mengatakan bahwa, dalam pertemuan tersebut hadir juga Staf Khusus Presiden Gories Mere untuk membahas soal rencana pembangunan jembatan Palmerah serta pembahasanan mengenai tarif dasar listrik laut.

Pihak dari Tidel Brige BV ini lanjut Gubernur Frans menawarkan harga 7,2 sen per kwh. Harga ini lebih rendah dari tawaran pertama dari Menteri ESDM yakni sebesar 9 sen per kwh.

'Harganya jadi lebih rendah dari yang ditawarkan oleh Menteri ESDM sehingga beliaupun setuju keputusan menteri atau presiden.

Selama ini lanjut orang nomor satu di NTT itu, pembangunan jembatan Pancasila itu masih terhambat karena belum adanya kesepakatan soal listrik arus laut selat gonzalu.

'Kalau harga tarif dasar itu sudah disetujui maka sudah pasti jembatan Palmerah itu akan segera dibangun,' tambah Ketua DPD PDI-P NTT itu.

Selanjutnya iapun berharap agar pada tahun 2017 ini peletakan batu pertama sudah dapat dilakukan. Karena menurutnya pekerjaan pembangunannya 18 bulan lamanya.

Kepala Dinas PU Andre Koreh menambahkan proyek Jembatan Palmerah yang dilengkapi dengan turbin pembangkit listrik di Larantuka, Flores Timur itu sedang dalam tahapan 'Feasibility Study' (FS).

Dia mengatakan FS ini diperkirakan akan selesai pada Oktober dan jika dinyatakan layak, maka peletakan batu pertama akan dilakukan pada 20 Desember 2017 atau tepat pada hari Ulang Tahun NTT.(rr)