Berita
Berita
Tanggal
 

30-September-2017 Panglima TNI Dan Presiden Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Ribuan Warga Banjarbaru Nonton Bareng Film G30A/PKI
29-September-2017 Mendikbud Larang Anak-anak Nonton Film G30S/PKI
29-September-2017 Pengacara Novanto: Hakim Terima Praperadilan Sesuai Fakta
29-September-2017 Disorda Butuh Ribuan Relawan Asian Games 2018
29-September-2017 Bekasi Raih Predikat Kota 'Terseksi' 2017
29-September-2017 Jabar Terus Upayakan Jadi Smart Province
29-September-2017 Disdikpora Karawang Persilakan Sekolah Nobar Film G30S/PKI
29-September-2017 Taufik: Aksi 299 Dapat Bangun Citra Positif
29-September-2017 PSSI Mengagendakan Pertandingan Lawan Peringkat Lima Besar FIFA
Halaman : Selanjutnya >
13-September-2017
KPK Periksa Dua Auditor BPK Tersangka TPPU
Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua tersangka terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengembangan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

'Dua tersangka yang akan diperiksa itu antara lain Rochmadi Saptogiri (RSG) dan Ali Sadli (ALS),' kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Rochmadi Saptogiri merupakan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI dan Ali Sadli merupakan Kepala Sub Auditorat III B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI.

Selain memeriksa dua tersangka itu, KPK juga akan memeriksa tiga saksi dari pihak swasta untuk dua tersangka tersebut dalam kasus yang sama.

Dua saksi yang akan diperiksa untuk tersangka Rochmadi Saptogiri, yakni Galuh Prariningrum dan Januar Mangitu.

Sedangkan satu saksi untuk tersangka Ali Sadli, yakni Adhi Masya.

Tersangka RSG dan ALS diduga telah perbuatan menempatkan mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya RSG disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan ALS disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus indikasi penerimaan hadiah atau janji terkait denga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

Saat itu, RSG dan ALS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan mantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo didakwa memberikan suap terhadap dua pejabat BPK RI tersebut terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar Rp240 juta.

Sugito dan Jarot didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.(rr)